Inflasi masih menjadi perhatian serius pemerintah RI di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming.
Selain inflasi, pemerintahan Prabowo-Gibran menaruh perhatian serius terhadap sektor ketahanan pangan dan meminta pemerintah daerah memperkuat sektor ketahanan pangan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa pun menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah pusat mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mendukung penuh program pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Kami terus berupaya mengoptimalkan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan agar masyarakat tetap terlindungi,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr Lynda Watania MM MSi, seusai mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, Senin (26/05/2025).
Lynda Watania menegaskan Pemkab Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey SSi MAP bersama Wakil Bupati Vanda Sarindajang SS, siap mengawal dan mempercepat realisasi program pengendalian inflasi serta distribusi pangan strategis di daerah.
Terungkap dalam rakornas tersebut, secara nasional ekonomi tumbuh positif dengan angka pertumbuhan triwulan I 2025 sebesar 4,87% year-on-year (yoy). Untuk Provinsi Sulut tercatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 5,62% yoy.
Meski demikian, sektor pangan menghadapi tantangan khusus yang memerlukan perhatian serius, terutama di kabupaten-kabupaten termasuk Minahasa.
Sementara Indeks Perkembangan Harga (IPH) Mei 2025 Sulut tercatat deflasi sebesar -0,40%, sebagian besar disebabkan turunnya harga komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Namun, inflasi masih terjadi di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Untuk harga beberapa komoditas strategis termasuk di Minahasa, masih mengalami fluktuasi. Harga Minyakita di beberapa kabupaten tercatat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti di Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Boltim.
Salah satu catatan penting adalah kebutuhan komoditas pangan yang masih jauh dari target produksi, di antaranya bawang merah di Sulut hanya 2.751 ton, jauh di bawah kebutuhan 9.959 ton, sehingga memerlukan tambahan tanam seluas 743 hektare.
Kebutuhan cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras juga belum terpenuhi secara optimal.
Terkait realisasi Dana Dekonsentrasi Bapanas untuk Sulut masih berada di angka 14,61% per 23 Mei 2025. Pemerintah daerah termasuk Minahasa, didorong untuk segera mempercepat pelaksanaan program agar anggaran dapat dimanfaatkan optimal dalam stabilisasi harga dan ketersediaan pangan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah-nasional, khususnya dalam masa transisi pascapandemi serta pemulihan ekonomi.
Rakornas secara daring ini, diikuti Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa, Dr Arody Tangkere MAP, Kadis Kominfo Maya Kainde SH MAP, Kepala BPKAD Joice Pua, Kadis PUPR Daudson Rombon ST, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir Lendy Aruperes, serta jajaran Pemkab Minahasa.
